Dugaan Korupsi Pembangunan RSS Jatim, KORAK : Usut Tuntas

Dugaan Korupsi Pembangunan RSS Jatim, KORAK : Usut Tuntas

Gypsum board dan Kalsi Board tidak sesuai standart

Prorakyat.co – Dugaan korupsi dalam proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara masih saja terjadi. Seperti halnya dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek Pembangunan Rumah Khusus Jatim (RSSJatim 19-01) di Desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Tahun Anggaran 2019.

Dari informasi yang didapat Prorakyat.co, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Jatim dengan dengan nilai anggaran Rp 4.103.803.000 yang dimenangkan oleh CV WP tersebut diduga tidak sesuai spektek. Dari hasil penelusuran Prorakyat.co, dugaan korupsi tersebut mengarah ke beberapa sub pekerjaan.

Diantaranya ialah dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan tidak terpasangnya spanduk dan banner papan informasi K3 Sesuai ketentuan Spektek dan RAB yang ditentukan. Hal ini terkesan persyaratan K3 hanya digunakan untuk memenangkan tender, sehingga pelaksanaanya banyak diabaikan.

Temuan lainnya ialah para pekerja konstruksi tidak menggunakan K3 sesuai ketentuan spektek dan RAB yang ditentukan. Hal ini tentu saja mengurangi kenyamanan pekerja dalam bekerja, dan masyarakat sekitar yang cenderung diabaikan. Selain itu, untuk pekerjaan pembersihan ditemukan masih adanya timbunan sampah pada bawah lantai rumah yang terkesan pekerjaan pembersihan diabaikan. Hal ini jelas terlihat banyaknya sampah-sampah plastik yang berada dibawah lantai. Kondisi ini tentu saja akan mengurangi kualitas lantai bangunan dan akan mengurangi umur kontruksi.

Ada lagi item pekerjaan tangga bata ringan, yang terpasang adalah pecahan bata ringan bukan pasangan batah ringan, diduga adanya pembiaran oleh pengawas lapangan dan secara langsung akan mengurangi kualitas umur kontruksi.

Dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan untuk pekerjaan plafon dan atap, dimana plafon gypsum board yang harus digunakan adalah dengan ketebalan 9 mm. Hal ini sudah dipersyaratkan dalam RAB, namun ditemukan di lapangan yang terpasang dengan ketebalan 7,76 mm. Hal ini tentu saja secara langsung akan mengurangi kualitas umur kontruksi dan terkesan adanya pembiaran. Demikian juga untuk kalsi board yang seharusnya 6 mm, namun yang terpasang 3,76 mm.

Juga pekerjaan jalan item rabat beton dengan standart ketebalan 10 cm ditemukan di lapangan ketebalan hanya 7 cm. Hal ini tentu saja akan mengurangi kualitas umur kontruksi. Penelusuran lainnya yang didapat Prorakyat.co ialah pekerjaan drainase, item pekerjaan saluran precast penutup beton banyak yang mengalami keretakan. Hal ini tentu saja akan mengurangi kualitas umur kontruksi.

Menanggapi temuan tersebut, Sueb selaku Sekretaris DPP Organisasi Masyarakat Komunitas Rakyat Anti Korupsi (Ormas KORAK) cukup prihatin. Lebih prihatin lagi, seakan terjadi pembiaran oleh penegak hukum atau pun Inspektorat terkait temuan pekerjaan yang tidak sesuai spektek tersebut.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Justru masyarakat harus mengawasi segala pelaksanaan proyek yang didanai APBD atau ABPN. Bagaimanapun, sumber pendanaan tersebut berasal dari pajak yang kita bayarkan ke negara. Seharusnya rakyat mengawasi, bahkan berhak melaporkan dugaan penyimpangan itu,” tegas Sueb.

Dikatakan Sueb, adanya pekerjaan yang diduga tidak sesuai spektek tersebut akan mengurangi kualitas bangunan, dan itu bisa  merugikan negara.

“Harus ada langkah tegas, baik Kejaksaan, Polri, ataupun Inspektorat. Begitu juga masyarakat, harus berperan aktif untuk mengawasi. Jika ada indikasi penyimpangan laporkan ke kami untuk ditindaklanjuti ke penegakan hukum,” kata Sueb.

Kepala Satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur yang berkantor di Jl. Taman Jemursari Selatan I no.23, Surabaya, saat dikonfirmasi hingga berita ini ditayangkan belum ada jawaban. (did)