ORMAS KORAK BENTUK SATGAS KHUSUS AWASI PENGGUNAAN ANGGARAN COVID-19 DAN DISTRIBUSI VAKSIN

ORMAS KORAK BENTUK SATGAS KHUSUS AWASI PENGGUNAAN ANGGARAN COVID-19 DAN DISTRIBUSI VAKSIN

Presiden KORAK Parlindungan Sitorus,SH.MH

Reporter : Deni Erwanto

 SURABAYA – PRO RAKYAT

 Organisasi Masyarakat Komunitas Rakyat Anti Korupsi akan segera membentuk Satgas Khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid 19 dan potensi penyimpangan pada proses distribusi vaksin di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disampaikan Presiden KORAK (Komunitas Rakyat Anti Korupsi), saat di temui di MABES KORAK Jl. Pandegiling No.246 Surabaya, Minggu (10/01)

 "Khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid 19 ORMAS KORAK telah menugaskan 20 orang Satgas dan untuk pengawasan proses distribusi vaksin kita menugaskan 20 orang,” Kata Presiden KORAK Parlindungan Sitorus, SH.MH.

 Parlin juga mengungkapkan bahwa pengurus-pengurus telah membagi tugas untuk berkoordinasi guna memastikan program pencegahan penyimpangan penggunaan anggaran penanganan Covid 19 dan potensi penyimpangan pada proses distribusi vaksin dapat berjalan dengan baik.

"Kita akan terus bekerja, ingin memastikan bahwa seluruh program penanganan Covid-19 ini tepat sasaran, tepat waktu, jumlahnya benar secara formil, dan benar secara materil, tidak terjadi penyimpangan dan tidak terjadi korupsi," tegas Parlin.

 Ditempat yang sama, Sekretaris Umum, Sueb, SE menyebut bahwa minggu depan pihaknya akan mengutus Satgas Khusus tersebut untuk bekerja bersama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan pendistribusian vaksin.

"Tim tersebut juga bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya melakukan pendampingan terkait refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan serta melakukan pendampingan dalam proses PBJ di masa darurat," kata Sueb.

Sueb juga menambahkan bahwa terdapat 20 satgas untuk bekerja bersama-sama dengan instansi terkait lainnya seperti BPKP, LKPP, dan APIP yang juga mendampingi pemda dalam proses refocusing kegiatan dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19.

Untuk diketahui, dalam pelaksanaan tugas monitor, KPK telah membentuk lima satgas melakukan kajian sistem pada administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan negara untuk mengawal kebijakan dan program pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, dan pemda dengan anggaran total Rp. 695,20 triliun.

 

Editor : Efianto, SH