Ormas KORAK desak Bupati Gresik Untuk Menertibakan Kavlingan Tanah Ilegal

Diduga Tidak Berijin, Kavlingan Tanah Desa Pucung Balongpangang Dipersoalkan Warga

Diduga Tidak Berijin, Kavlingan Tanah Desa Pucung Balongpangang Dipersoalkan Warga

Lokasi Tanah kavlingan Desa Pucung Balongpangang Gresik

Gresik-prorakyat.co | Alih fungsi lahan besar-besaran terus terjadi di Kabupaten Gresik, salah satunya terjadi di Desa Pucung, Kecamatan Balongpanggang.

Puluhan hektare lahan pertanian berubah menjadi kavlingan tanah untuk pemukiman yang dikelola PT Bumi Sentosa Indonesia (BSI).

Menurut salah satu warga, Subari menyebut ratusan tanah kavlingan tersebut disinyalir belum mengantongi izin.

“Diduga belum ada izinnya, tapi sudah jalan pembukaan lahannya,” ujarnya. Senin, (30/11/2020).

Lebih lanjut, Subari menuturkan, pembukaan lahan kavlingan yang dimulai sejak 2 bulan lebih tersebut minim sosialisasi kepada warga sekitar.

“Sehingga aktivitas pengurukan dan lainnya cukup mengganggu,” jelasnya. Bahkan, Sebagai tindak lanjut warga juga telah melayangkan surat ke Satpol PP agar menindak tegas.

“Kita sudah mengirimkan surat ke Satpol PP agar menindaklanjuti persoalan ini,” tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gresik, izin kavlingan tersebut memang belum ada.

Seksi Pelayanan Perizinan Tata Ruang DPM PTSP Kabupaten Gresik Mas Rijal Mahfudli mengatakan, berdasarkan titik koordinat lokasi kavlingan tersebut, tidak ada izin yang diberikan untuk membuka lahan menjadi kavlingan.

Sementara itu, Sekretaris Jendral Ormas DPP Komunitas Rakyat Anti Korupsi, Syueb,SE sangat menyayangkan dengan beralihnya fungsi tanah pertanian menjadi perumahan, apalagi ijin untuk membuka tanah kavlingan belum ada.

"Kita akan surati Bupati Gresik untuk menindaklanjuti keresahan warga dengan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan" tegas Syueb.

Lebih lanjut, Syueb mengatakanmasih marak perumahan bodong yang dipasarkan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, harusnya Pemerintah Daerah Gresik menertibkan masalah ini, jangan-sampai mafia tanah makin merajalela. (ean86)