Otorita Batam Digugat Rp. 12,8 M

Otorita Batam Digugat Rp. 12,8 M

Direktur Utama Klinik Hukum ParlindSitorus Law Firm Parlindungan Sitorus,SH.MH

Reporter : Markus Arya

BATAM - PRO RAKYAT

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (PD.Batam) di gugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) senilai Rp.12.816.000.000 di Pengadilan Negeri Batam. Gugatan ini didaftarkan pada hari Minggu, tanggal 29 Nopember 2020 dengan Penggugat Mariati Sitanggang, S.Pd, MM, sah bertindak sebagai Direkur Utama PT. Jasa Usaha Bersama. Marianti juga menggugat PT. Tunas Qase Sejahtera dan Hety Matilda Sinambela warga Jl. Mayjend Sugiono Kota Batam.

Kuasa Hukum Penggugat, Parlindungan Sitorus, SH.MH membenarkan telah mendaftarkan gugatan PMH terhadap PD. Batam sebagai Tergugat I, PT.TQS sebagai Tergugat II dan  Hety Matilda Sinambela sebagai Tergugat II.

“Tergugat I telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor : 99/KPTS/KA/XI/2002 tertanggal 14 Nopember 2002,” kata Parlindungan Sitorus, SH.MH kepada wartawan, saat ditemui di kantornya Jl.Pandegiling No.246 Surabaya, Minggu (29/11/2020).

Parlin menerangkan, pada bagian ketiga Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Pulau Batam  tertanggal 14 Nopember 2002 tersebut dengan tegas menerangkan, Buffer Area yang dialokasikan kepada pihak ketiga tersebut diprioritaskan kepada pemohon yang memiliki alokasi lahan (sesuai gambar penetapan lokasi) di belakang buffer yang dimohonkan.

“Nah klien kami sejak Mei 2002 telah mengajukan permohonan perluasan lahan kepada Tergugat I. Namun ditolak oleh Tergugat I, dengan alasan bahwa lahan yang dimohonkan merupakan “Buffer Zone,” ungkap Parlin.

Lanjutnya, dalam surat yang ditandatangani oleh Deputi Operasional Direktur Pengelolahan Lahan tersebut, menerangkan permohonan Penggugat tidak dapat dipenuhi. Namun, anehnya, selang beberapa tahun kemudian, permohonan penggunaan “Buffer Zone” yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, disetujui oleh Tergugat I.

“Pada hal semestinya, berdasarkan ketentuan bagian ketiga Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Pulau Batam  tertanggal 14 Nopember 2002 yang berhak adalah Mariati Sitanggang,” papar Ketua Umum DPP Lawyer & Legal ini.

Parahnya lagi, akibat Tergugat II dan Tergugat III telah memliki ijin dari Tergugat I, mereka melakukan terror dan intimidasid dengan cara mendatangkan alat berat di lokasi sekolah milik Mariati. Bukan itu saja Mariati dan keluarga juga mendapat intimidasi dari orang tidak dikenal (OTK).

Sementara, Mariati telah mengguasi lahan dengan luas 1.200 M2 yang dipergunakan sebagai kantor PT. Jasa Usaha Bersama dan PAUD serta Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pamor Nusantara berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11487 tertanggal 9 Mei 2005 atas nama PT. Jasa Usaha Bersama.

“Artinya, Tergugat terbukti telah melanggar ketentuan yang dibuatnya sendiri tentang penggunaan lahan “Buffer Zone”,” tandasnya.

“Perkara seperti ini kerap terjadi di Pulau Batam, sehingga kami juga akan membawa kasus ini ke KPK,” tambah Parlin.

Sebelumnya diberitakan, Mariati Sitanggang, SPd. MM, warga Jl. Jenderal Suprapto kota Batam merasa dirugikan dan akan mengajukan gugatan . Bukan itu saja pemilik sekolah Pamor Nusantara ini juga akan menempuh jalur pidana dengan melaporkan ke KPK.  Menurut, Mariati Sitanggang menerangkan, berdasarkan surat nomor : B/266/DPL/VI/2003 tertanggal 18 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Deputi Operasi Direktur Pengelolahan Lahan Otorita Pemgembangan Daerah Industri Pulau Batam Ir. Agus Hartanto menyebutkan, lahan tersbut termasuk dalam kawasan ‘buffer zone’ atau kawasan penyangga merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan.

 “Sejak tahun 2004 saya keluar uang Rp.300 juta untuk membangun jalan umum, membuat tanam dan kolam. Kok sekarang dijual untuk membuat Ruko,” ungkapnya.

 “Yang paling sangat terusik gangguan ketidak nyamanan dengan mengirim otk, alat berat, melakukan mengintimidasi dengan menggunakan jasa organisasi, pihak terkait dan aparat,” tambahnya.

 

Editor : Efianto