PERUMAHAN ELIT DI MALANG DIGUGAT 32 M (3)

PERUMAHAN ELIT DI MALANG DIGUGAT 32 M (3)

Kuasa Hukum Penggugat Moch. Badrul Huda, SH didampingi Parlindungan Sitorus, SH. MH saat diwawancarai wartawan usai sidang di PN. Malang

Agenda Pembuktian Eksepsi Tergugat. Moch. Badrul Huda, SH : “Eksepsi kompetensi relatif  Tergugat sudah sepatutnya ditolak,”

Reporter : Sueb, SE

MALANG - PRO RAKYAT

Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) senilai Rp.32 Miliar terhadap PT. Moraya Megah Sembada (PT.MMS) memasuki pembuktian atas eksepsi kompetensi relatif. Dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan PT.MMS berkedudukan di Surabaya sehingga Pengadilan Negeri (PN) Malang tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Dikonfirmasi usai menyerahkan pembuktian, kuasa hukum Penggugat Moch. Badrul Huda, SH didampingi  Parlindungan Sitorus, SH. MH mengatakan, bukti surat yang disampaikan oleh kuasa hukum Tergugat hanya Akta perubahan dan SK.Menteri Hukum dan HAM dan kedua surat tersebut dikeluarkan pada tahun 2009.

“Bukti itu tidak cukup kuat untuk membuktikan PT.MMS beralamat kantor di Surabaya,” kata Moch. Badrul Huda, SH didampingi Parlindungan Sitorus, SH. MH, kepada wartawan (27/11/2020).

“Sehingga Eksepsi kompetensi relatif Tergugat sudah sepatutnya ditolak,” tambahnya.

Semestinya, lanjut Badrul pihak Tergugat menyampaikan bukti surat keterangan domisili yang dikeluarkan pemerintahan Surabaya. Dalam eksepsinya Tergugat juga tidak menerangkan keberadaan alamat kantor PT.MMS di Surabaya. Menurut Badrul, Akta perubahan dan SK.Menteri Hukum dan HAM yang dikeluarkan pada tahun 2009 tidak dapat dijadikan bukti yang menguatkan bahwa kantor PT.MMS beralamat kantor di Surabaya.

“Berdasarkan fakta, kami dapat membuktikan gedung kantor PT.MMS berada di Kota Malang. Kami juga telah menyerahkan bukti foto lahan parkir, gedung dan foto-foto karyawan PT.MMS saat sedang meetting. Semua kegiatan itu dilakukan di kantornya Jl. Blimbing Indah Megah - Kota Malang,” papar Ketua DPD Lawyer Legal Jawa Timur ini.

Lebih lanjut Badrul juga menjelaskan, dalam link website terbukti bila Depertemen Sumber Daya Manusia PT.MMS mengeluarkan iklan penerimaan karyawan dengan alamat Jl. Blimbing Indah Megah No.01 Kota Malang.

“Semua juga tau, kalau Kantor Perumahan elit Araya berkantor di Malang. Jadi sangat jelas dan terang PT. MMS beralamat kantor di Kota Malang,” cetusnya.

Ditempat yang sama, Direktur Klinik Hukum ParlindSitorus Law Firm Parlindungan Sitorus,SH.MH mengatakan, berdasarkan Akta dan SK. Menteri Hukum dan HAM Tergugat dapat saja berdalil berkedudukan di kota Surabaya. Namun, berdasarkan fakta-fakta kantor PT. MMS berada di kota Malang.

“Alamat kantor cabang PT.MMS dapat dijadikan sebagai alamat pihak Tergugat, ” tegas Parlindungan Sitorus, SH.MH.

Lanjut Parlin, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2678.K/Pdt/1992 tertanggal 27 Oktober 1994 menerangkan, bahwa kantor cabang adalah merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat. Oleh karena itu kantor cabang atau kantor pusat dapat digugat atau menggugat. Ini juga dikuatkan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga harus dibaca sebagai alamat kantor cabang dapat dijadikan sebagai alamat pihak Tergugat . Namun, kantor cabang tidak dapat menggugat tanpa surat kuasa khusus dari Direksi.

Masih menurut Parlin, oleh karena bukti-bukti yang disampaikan Penggugat adalah nyata dan jelas bahwa alamat kantor PT. MMS berada di Jl. Blimbing Indah Megah - Kota Malang maka tak dapat dipungkiri yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Malang.

“Berdasarkan bukti-bukti yang telah kami sampaikan dalam persidangan maka dapat disimpulkan, sudah benar Penggugat mendaftarkan perkara ini di PN. Malang. Sehingga dalil Tergugat yang mendalilkan dalam ekespsi kompetensi relatif sudah sepatutnya ditolak,” tegas Ketua Umum Organisasi Masyarakat Komunitas Rakyat Anti Korupsi (ORMAS KORAK) ini. (Bersambung)

 

Editor : Efianto