Direktur Utama Klinik Hukum “ParlindSitorus” Law Firm Parlindungan Sitorus, SH.MH
Reporter : Ariono Aji Widyasmoro, SE.ST
JOMBANG - PRO RAKYAT
Kesel, oleh karena proyek dibatalkan sepihak, warga Taiwan yang merupakan Direktur PT. Salco beralamat kantor di Jl. Raya Sumobito Kabupaten Jombang, Jawa Timur digugat di Pengadilan Negeri Jombang. Gugatan Ingkar Janji atau Wanprestasi ini diajukan oleh Direktur Utama PT. Montana Techindo warga Dsn Jatisari Desa Krenceng Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.
Kuasa Hukum Penggugat, Parlindungan Sitorus, SH.MH membenarkan bahwa pihaknya melalui e court Mahkamah Agung telah mengajukan gugatan wanprestasi pada Jumat, 20 November 2020. Pengadilan Negeri Jombang juga telah mendaftarkan perkara tersebut dengan nomor : 80/Pdt.G.S/2020/PN Jbg tertanggal 23 Nopember 2020.
“Klien saya merasa kecewa dan tertipu sebab telah mengeluarkan uang ratusan juta untuk mengurus perijinan, tapi dibatalkan sepihak,” kata Parlindungan Sitorus, SH.MH saat ditemui di kantor perwakilan Klinik Hukum “ParlindSitorus” Law Firm Jl. KH. Bisri Syansuri No.48 Jombang.
Parlin menambahkan, pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 antara Direktur Utama PT. Montana Techindo dengan Direktur PT. Salco telah sepakat mengikatkan diri dalam sebuah ”Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan Gedung”.
Dalam perjanjian tersebut diterangkan, proyek pembangunan 4 gudang milik PT. Salco dengan nilai Rp.12.478.461.000,-. Dengan cara pembayaran, uang muka/DP sebesar 20 %, pembayaran ke 2 (dua) sebesar 30 %, pembayaran ke 3 (tiga) sebesar 25 %, pembayaran ke 4 (empat) sebesar 20 %, retensi sebesar 5 % yang akan dibayar setelah masa pemeliharaan selesai dan semua pembayaran harus sudah diterima PT. Montana Techindo selambat-lambatnya 7 hari.
”Nah, pasal 15 dalam perjanjian itu, disebutkan mulai berlaku serta mengikat kedua belah pihak saat ditandatangani. Tapi kenyataannya, PT. Salco tidak membayar uang muka dan malah membatalkan sepihak. ,” ungkap Parlin.
“Sementara, pihak PT. Montana Techindo sudah mengeluarkan uang untuk mengurus perijinan sebesar Rp.365.450.000,-,” tambah Ketua Umum organisasi Advokat Lawyer & Legal ini.
Sayangnya, hingga berita ini dimuat, pihak PT. Salco belum dapat dikonfirmasi.
Editor : Efianto, SH.
