Diduga Sewakan Lahan Hijau Otorita Batam Terancam Digugat dan Dipidanakan

Diduga Sewakan Lahan Hijau Otorita Batam Terancam Digugat dan Dipidanakan

Parlindungan Sitorus, SH,MH Kuasa Hukum Mariati Sitanggang, S.Pd.MM

Reporter : Markus Arya

BATAM - PRO RAKYAT

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (PD. Batam) terancam di gugat dan dipidanakan. Pasalnya, PD. Batam diduga kuat telah menyewakan lahan ‘buffer zone’ (hijau dan jalan umum;red) kepada Hety Matilda Sinambela pada tahun 2006 dan lahan di Jl. Jenderal Suprapto kota Batam kepada PT. Tunas Oase Sejahtera pada tahun 2008.

Mariati Sitanggang, SPd. MM, warga Jl. Jenderal Suprapto kota Batam merasa dirugikan melalui Klinik Hukum Parlind’Sitorus Law Firm akan mengajukan gugatan . Bukan itu saja pemilik sekolah Pamor Nusantara ini juga akan menempuh jalur pidana dengan melaporkan ke KPK.  

“Dengan dijualnya lahan hijau dan jalan umum tersebut, tempat bermainnya murid-murid sekolah Pamor Nusantara dirusak,” kata  Mariati Sitanggang, SPd. MM.

Menurut, Mariati Sitanggang menerangkan, berdasarkan surat nomor : B/266/DPL/VI/2003 tertanggal 18 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Deputi Operasi Direktur Pengelolahan Lahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Ir. Agus Hartanto menyebutkan, lahan tersbut termasuk dalam kawasan ‘buffer zone’ atau kawasan penyangga merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan.

 “Sejak tahun 2004 saya keluar uang Rp.300 juta untuk membangun jalan umum, membuat tanam dan kolam. Kok sekarang dijual untuk membuat Ruko,” ungkapnya.

 “Yang paling sangat terusik gangguan ketidak nyamanan dengan mengirim otk, alat berat, melakukan mengintimidasi dengan menggunakan jasa organisasi, pihak terkait dan aparat,” tambahnya.

Terpisah, Parlindungan Sitorus, SH.MH selaku kuasa hukum Mariati Sitanggang  menyampaikan berdasarakan Sertifkat Tanda Bukti Hak yang dimiliki klienya, dalam surat ukur sangat jelas menyebutkan yang dibeli oleh PT. Tunas Oase Sejahtera pada tahun 2008 adalah jalan umum.

“Kok bisa jalan umum dan lahan hijau dijual.? Aparat penegak hukum harus bertindak tegas,” kata Parlindungan Sitorus,SH.MH kepada kru media ini, Minggu (18/10/2020).

Lebih lanjut Parlin menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan yang di keluarkan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tentang Pemanfaatan ‘buffer zone’ guna peruntukkan penghijauan, pada pasal ketiga menegaskan, “Buffer area yang dialokasikan kepada pihak ketiga tersebut diprioritaskan kepada pemohon yang memiliki alokasi lahan (sesuai gambar penetapan lokasi) di belakang buffer yang dimohonkan”.

“Klien kami merasa dirugikan atas penjualan lahan hijau yang patut diduga dilakukan oleh PD Batam, “ ungkapnya.

 

Editor : Efianto, SH