Siapa dalang Kasus JIIPE Gresik

Ormas KORAK Desak Mabes Polri Usut Tuntas Kasus JIIPE

Ormas KORAK Desak Mabes Polri Usut Tuntas Kasus JIIPE

Surat Panggilan Bareskrim Mabes Polri terhadap Saksi Kasus JIIPE Gresik

Jakarta– prorakyat.co | Kasus dugaan penguasaan tanah warga yang dijual kepada Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur terus didalami oleh Mabes Polri.

Dalam kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan di Direktorat Tindak Pidana Umum, dengan H Syaiful Arif, dkk sebagai Terlapor.

Untuk menindaklanjuti kasus ini, Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Polri mulai memanggil saksi. Satu saksi yang dipanggil ialah wanita berinisial MNS, berprofesi sebagai karyawan swasta.

Wanita yang berdomisili di kawasan Menanggal Utara, Kota Surabaya ini, dipanggil untuk sebagai saksi pada Kamis, 24 September 2020 pukul 11.00 WIB lalu, di Gedung Awaloedin Djamin Lantai 4 Sudit II Direktorat Tindak Pidana Umum.

“Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana,” demikian kutipan surat panggilan dengan nomor S.Pgl/1916/IX/2020/Dittipidum dan ditandatangani oleh Kombespol Dicky Patria Negara selaku Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, yang diterima prorakyat.co, Rabu 30 September 2020.

MNS akan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 385 KUHP, yang diduga dilakukan oleh HSA dkk, yang terjadi sekira bulan Juli 2012 di kantor Notaris/PPAT Badrus Saleh, S.H, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Pemanggilan saksi ini sebagai tindaklanjut dari laporan salah satu advokat di Gresik dengan nomor LP/364/IV/2019/Bareskrim, tanggal 8 April 2019. Setelah itu, Mabes Polri mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan nomor SP.Sidik/972.2a/IX/2020/Dittipidum, tanggal 3 September 2020.

Kasus ini sebelumnya pernah diutarakan Anggota Komisi III DPR RI dari F-PDIP, Arteria Dahlan, saat hearing dengan Kapolri, Jenderal Idhal Aziz dan jajarannya.

Dalam hearing itu, Arteria Dahlan mengungkapkan bahwa Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri menerima pengaduan dari O.A R. S.H., dan A. I,S.H.selaku Kuasa Hukum HM sebagai pemilik dari bidang tanah seluas 150 hektar di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Awalnya bidang tanah tersebut terikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), dengan pembeli Bambang. Tetapi PPJB itu dibatalkan secara sepihak.

Kemudian dibuat PPJB baru dengan pihak lain, yaitu ketua salah satu partai  di Gresik, inisial (AA) tetapi juga dibatalkan melalui putusan Pengadilan Negeri Gresik.

Dalam pengikatan jual beli tersebut, HM hanya menerima sebagian dari pembayaran yang ditentukan, tetapi kemudian seluruh bidang tanah tersebut dikuasai PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS).

Masih dalam hearing itu, Arteria Dahlan mendesak Kaporli agar kasus tanah di Kecamatan Manyar ini harus dibongkar dan diusut tuntas.

“Dengan alasan peruntukkan tanah untuk proyek strategis nasional, namun tanah rakyat dirampas. Saya tahu siapa itu HSA itu dan orang dibelakangnya , dan perkara ini sudah di Mabes Polri,” ujar Arteria Dahlan dalam hearing.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPP Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK) Parlundungan Sitorus, SH,MH mendesak Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus ini, jangan sampai masalah ini lenyap ditelan bumi, hanya karena ada orang kuat di belakangnya.

" Akan kita kawal kasus ini, pokoknya nanti akan saya terjunkan tim investigasi Ormas KORAK untuk mengadvokasi kasus JIIPE, kita harus berpihak pada rakyat, jangan sampai rakyat yang sejatinya tuan di negeri sendiri jadi budak " tegas Parlind. (ean86)