“50 Adavokat Dukung Pemberantasan Korupsi”

RESMI TERBENTUK PENGURUS DPP ORMAS KORAK MASA BAKTI 2020 - 2025

RESMI TERBENTUK PENGURUS DPP ORMAS KORAK MASA BAKTI 2020 - 2025

Tim formatur usai rapat pembentukan pengurus DPP ORMAS KORAK priode 2020 sampai dengan 20125

Reporter : Markus Arya

SURABAYA, PRO RAKYAT

Komposisi pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Masyarakat Komunitas Rakyat Anti Korupsi (Ormas Korak) masa bakti 2020-2025 telah resmi diumumkan. Pengurus baru ini merupakan hasil rapat tim formatur dengan melibatkan Ketua Umum DPP Ormas Korak Parlindungan Sitorus, SH.MH.

Ketua Umum DPP Ormas Korak Parlindungan Sitorus, SH.MH, mengatakan, dari 100 pengurus yang telah diumumkan adalah wajah baru yang hampir 50 persen lebih adalah Advokat. Bukan hanya tampilnya wajah baru, namun struktur DPP Ormas Korak memperhatikan perpaduan berbagai latarbelakang.

“Aksi nasional pencegahan korupsi perlu melibatkan para Advokat dengan  perpaduan berbagai latarbelakang. Terpenting, pengurus baru ini dapat berpartisipasi dalam memerangi tindak pidana korupsi,” kata Ketua Umum DPP Ormas Korak Parlindungan Sitorus, SH.MH.

Selain didominasi para pengacara, Parlin juga menerangkan adanya penambahan sejumlah bidang. Di antaranya, pembentukkan satuan tugas khusus (Satgassus) anti korupsi. Yang mana nantinya, satgassus ini ditempatkan untuk memantau jalannya persidangan di tiap-tiap pengadilan negeri.

“Untuk proritas tahun pertama adalah penegakkan hukum. Satgassus anti korupsi ini akan kita tempatkan di pengadilan negeri seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Parlin menerangkan, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengikutsertakan masyarakat baik LSM maupun ORMAS telah diatur dalam United Nations Convention Against Corruption 2003.

“Khususnya pada Pasal 13 disebutkan antara lain, bahwa masing-masing negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang semestinya, dalam kewenangannya dan sesuai dengan prinsip-pirinsip dasar hukum internalnya, meningkatkan partisipasi aktif perorangan dan kelompok di luar sector publik, seperti masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah (NGO/LSM) dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat,” papar pria berdarah batak ini.  

Menurut Parlin, dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Indonesia memberikan jaminan yang sangat tegas dalam peran serta masyarakat untuk pemberantasan Korupsi.

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dan didukung oleh Ketetapan MPR –RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah  Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, “tegasnya.

Di samping itu, lanjut Parlin, terdapat desakan yang kuat dari masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatus dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Demikian pula halnya, masih menurut Parlin,  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

Secara lebih khusus peran serta masyarakat dalam hal ini lebih banyak dilalukan oleh LSM/ORMAS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Undang dan peraturan ini, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi,”ungkapnya.  

Lanjutnya, agar masyarakat, memiliki ruang gerak dalam menjalankan fungsinya secara efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian kepada LSM ataupun Ormas anti korupsi.

 Melalui media ini Parlin menyampaikan bila masyarakat ingin bergabung pada ORMAS KORAK maka dapat menghubungi nomor 0813-3380-6575 (Efianto) dan 0823-3109-5376 (Sueb) atau datang langsung ke sekretariat pusat Jl. Pandegiling No.246 Surabaya, Jawa Timur.

 

Editor : Efianto, SH.