Reporter : Rosyd

SURABAYA, PRO RAKYAT

Pria berbadan kekar asal ronggo lawe yang akrab disapa Joekrom, dipercaya komandoi Komisi Pengawas (Komwas Advokat) DPD Lawyer & Legal Jatim. Joekrom, SH dinilai merupakan sosok yang layak dijadikan ketua Komwas Advokat, mengingat jam terbang dan pengalamannya di dunia Advokat, memiliki disiplin tinggi dan tegas.

 Joekrom, SH bersama dua anggotanya yakni Matius Santosa, SH dan Slamet Teguh Riyanto, SH diangkat menduduki Komwas Advokat DPD Lawyer & Legal Jatim berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Lawyer And Legal Konsultan Indonesia Nomor : SK.C.II.0101/DPP.PLLKI/IX/2020 tanggal 06 September 2020 tentang Pengangkatan Susunan Pengurus DPD Lawyer & Legal Jatim masa bakti 2020 sampai dengan 2024.  

 Kepada Wartawan, Joekrom, SH menerangkan bahwa salah satu alasan dibentuknya Komwas Advokat ini adalah untuk lebih memaksimalkan pengawasan terhadap Advokat-Advokat nakal. Hal ini sebagaimana Peraturan Komisi Pengawas Advokat Nomor 02 tahun 2019 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Advokat pada ketentuan umum pasal 1 ayat (b) menyebut Komisi Pengawas Advokat atau disebut KOMWAS ADVOKAT adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh para pendiri Organisasi Advokat LAWYER & LEGAL untuk menjaga martabat, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta pedoman perilaku Advokat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

 “Amanah yang diberikan Ketum Lawyer & Legal bang Parlin, sebenarnya sangat berat. Namun demi menjaga suasana yang harmonis, dinamis dan saling menghargai dengan semangat kebersamaan, serta saling menghormati sesama rekan sejawat terlebih pengurus organisasi maka tugas ini harus saya dijalankan,” kata Ketua Komwas Advokat DPD Lawyer & Legal Jatim Joekrom, SH, Minggu (06/9).

 Tak kalah penting juga menurut Joekrom,SH, sebagai organisasi advokat tentunya DPD Lawyer & Legal Jatim ingin memaksimalkan perannya melakukan pembinaan terhadap Advokat. Yang pada kenyataannya, begitu sudah menerima Kartu Tanda Advokat (KTA) dan Berita Acara Sumpah (BAS) maka organisasi yang “melahirkannya” ditinggal.

“Fungsi organisasi harus dikembalikan sebagaimana mestinya, sehingga bisa menjadi wadah bagi seluruh Advokat dalam menjalankan profesinya. Terlepas dari jabatan atau kedudukan apapun yang dijabatnya dalam organisasi bila terbukti bersalah, dengan berat hati kita wajib tindak tegas,” ungkapnya.  

Ditanya langkah apa saja yang akan dilakukan setelah terpilih menjadi Ketua Komwas Advokat DPD Lawyer & Legal Jatim, Joekrom pun mengatakan ada beberapa hal yang ditempuh baik jangan pendek, menengah, dan jangka panjang.

 “Yang pertama pastinya di internal terlebih dahulu melakukan perbaikan-perbaikan dan pendekatan. Kedua, bila diabaikan maka kami akan melakukan teguran-teguran bahkan usulan pemecatan, “ tegas Ketua Satgas Anti Korupsi DPP ORMAS KORAK ini.

Editor : Efianto, SH