MEDIASI PERKARA SENGKETA LAHAN PERUMAHAN ARAYA MALANG SEMPAT RICUH

MEDIASI PERKARA SENGKETA LAHAN PERUMAHAN ARAYA MALANG SEMPAT RICUH

Kuasa Hukum Penggugat Moch. Badrul Huda, SH dan Parlindungan Sitorus, SH. MH bersama para ahli waris saat menunggu sidang di PN. Malang

Reporter : Sueb, SE

MALANG – PRO RAKYAT

Agenda mediasi perkara perbuatan melawan hukum antara kuasa hukum Penggugat Parlindungan Sitorus, SH.MH dengan Mediator dari di Pengadilan Negeri Malang sempat ricuh. Agenda mediasi ini antara Penggugat Wasemi, Suliati, Mistika dan Raudatul Khasanah warga Dusun Pulesari Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang melawan Tergugat Direktur Utama PT. Moraya Megah Sembada (Dirut PT.MMS).

Kericuhan ini berawal, saat mediator yang memimpin mediasi meminta agar salah seorang kuasa hukum Penggugat agar keluar ruangan. Dengan alasan cukup hanya seorang saja kuasa hukum yang mewakili mediasi.

“Ya, Saya keberatan. Rekan saya itu juga sebagai peneriam kuasa dan kursi untuk pelaksana mediasi cukup, “kata Kausa Hukum Penggugat, Parlindungan Sitorus, SH. MH usai sidang Kamis (3/9).

 “Rekan saya itu sudah duduk, kok disuruh keluar. Beda kalau kursi tidak cukup, salah satu dari kita bisa mengalah. Bukan diusir,” tambahnya.

Parlin, menilai, mediator yang ditunjuk PN.Malang tidak menguasi tugas dan fungsinya sebagai mediator. “Dari awal sudah terlihat, mediator yang memimpin mediasi bertindak tidak profesional,” ungkap Direktur Utama Klinik Hukum Parlind’Sitorus Law Firm ini.

Dijelaskannya, dari awal saat mediator menanyakan resume telah menunjukkan sikap tidak bersahabat. Pada hal, Kuasa Hukum Penggugat telah menjelaskan belum dapat menyerahkan resume tersebut dan meminta agar diserahkan minggu depan.

“Tapi, mediator seperti melakukan penekanan, tetap saja mempermasalahkan resume itu. Pada hal, kuasa hukum Tergugatpun belum bisa menyerahkan resume yang diminta,” paparnya.

Setelah terjadi kericuhan tersebut, mediator yang ditunjuk ternyata seorang hakim yang belum memiliki sertifikat mediasi dari Mahkamah Agung. Sementara, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pengganti Perma No. 1 Tahun 2008 memungkinkan hakim di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa.

“Sidang mediasi merupakan langkah awal insan penegak hukum untuk menampung keluh kesah dan problematika dari kedua belah, kemudian memberikan ide yang cepat dan bijak serta solusi terbaik bagi teciptanya perdamaian tanpa melalui proses persidangan yang berkepanjangan. Oleh karena seorang mediator haruslah profesional dan bukan menganggap dirinya seorang hakim,” tegas Ketua Umum Organisasi Masyarakat Komunitas Rakyat Anti Korupsi  (ORMAS KORAK) ini.

 

Editor : Efianto, SH