Media Wajib Merahasiakan Indentitas Anak Dalam Pemberitaan, jika Tidak Dipenjara 5 Tahun

Media Wajib Merahasiakan Indentitas Anak Dalam Pemberitaan, jika Tidak Dipenjara 5 Tahun

Gathering Media Ponorogo

Reporter : Rina Widia Yanti

Ponorogo-Prorakyat.co | Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Bidang Organisasi, Mahmud Suhermono memaparkan, bahwa Pemerintah RI memberlakukan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam pemaparan yang di berikan saat menghadiri Gathering Media di Pemancingan Betri, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Selasa (25/2/2020).

Mahmud memaparkan tentang bagaimana wartawan seharusnya memberitakan terhadap kasus yang melibatkan anak, yang menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 yang dikategorikan anak adalah berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun.

"Karena dilindungi UU, wartawan dalam menyajikan berita wajib merahasiakan identitas anak, sekalipun dalam perkara hukum anak tersebut berstatus korban atau saksi," kata Mahmud Suhermono.

Jika terbukti wartawan tersebut tidak merahasiakan identitas anak, maka terancam hukum 5 tahun penjara atau denda Rp 500 Juta.

"Identitas anak tidak boleh diumbar vulgar di media, ada UU yabg melindungi." tandasnya.

Lebih lanjut Mahmud menjelaskan untuk membantu wartawan, Dewan Pers mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

"Dalam aturan tersebut, identitas anak tidak boleh dibuka sama sekali," jelasnya. Pihaknya juga menjelaskan alamat anak maksimal ditulis Kecamatannya saja.

"Alamat RT, RW, Dukuh dan Desa dilarang ditulis serta foto wajah keluarga anak termasuk saudara atau orang tuanya juga dilarang dipublikasikan," terangnya.

Selain wartawan atau media, polisi juga dilarang membuka identitas anak yang bermasalah dengan hukum.