Pupuk Ilegal Beredar di Bali Dan Sumatera di Bongkar Polresta Sidoarjo, Omset Ratusan Juta Setahun

Pupuk Ilegal Beredar di Bali Dan Sumatera di Bongkar Polresta Sidoarjo, Omset Ratusan Juta Setahun

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji, saat ungkap kasus pupuk ilegal di Mapolresta Sidoarjo

Reporter : Indra Gunawan

Sidoarjo– Prorakyat.co | Polresta Sidoarjo mengelar pers release tersangka beserta barang bukti pupuk palsu bermerk TSP yang beredar di Provinsi Bali dan Sumatera yang tidak dilengkapi sertifikat SNI.

Pupuk ilegal tersebut diproduksi oleh CV Bangun Tani di Desa Manduro Manggung Gajah, Ngoro, Mojokerto. Sedangkan pemiliknya adalah warga Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Sidoarjo berinisial AR (67).

Omset yang dihasilkan tersangka dalam setahun kurang lebih Rp. 250 juta, Tersangka menjual pupuk ini dengan harga Rp. 50 ribu per sak atau per 50 kilogram.

Pada kemasan tidak ada keterangan kompisisi yang terkandung dalam pupuk ini.

Kasus ini terbongkar berawal dari truk tronton yang melewati jalan arteri porong dicurigai oleh petugas kemudian diperiksa muatanya adalah pupuk setelah itu diperiksa kelengkapan izin usahanya ternyata tidak ada,” jelas Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji kepada wartawan, Selasa (25/2/2020).

Truk yang membawa 440 sak pupuk palsu tersebut diamankan Unit Pidsus Satreskrim Polresta Sidoarjo bersama pemiliknya AR. Ia mengaku sudah 14 tahun menjalankan bisnis ini dan memasarkanya di Bali dan Sumatera.

Menurut pengakuan tersangka, ia membuat pupuk berdasarkan asumsinya sendiri yakni mencampurkan bahan baku berupa dolomit, gipsun ke dalam mesin parabola kemudian digiling hingga keluar butiran-butiran.

Kemudian dicampur dengan zat pewarna dan pemadatan. Setelah itu proses selanjutnya dijemur sampai kering, dan jadilah pupuk siap edar.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji menjelaskan tersangka dibawa ke Polresta Sidoarjo menggunakan kursi roda karena kondisinya sedang sakit.

"Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka yang melanggar pasal 120 ayat 1 jo pasal 53 dikenai ancaman hukuman 5 tahun dan denda Rp. 3 milyar,” pungkas Kapolres.