Presiden Jokowi Didesak Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Agar Terbitkan Keppres

Presiden Jokowi Didesak Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Agar Terbitkan Keppres

Guru honorer di sela Rakornas mendesak Presiden Jokowi terbitkan Keppres

Reporter : Rina W

Ponorogo, Prorakyat.co - Gegap gempita tuntutan para honorer ini menggema di seluruh pelosok negeri. Mereka yang telah berusia 35 tahun lebih sebagai honorer menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo, agar diangkat menjadi Pegawai Negri Sipil (PNS) tanpa melalui tes, dan juga honor UMK dari APBN untuk honorer yang berusia kurang dari 35 tahun menuntut honor bukan dengan hitungan jam tetapi per bulan.

Ketua Umum GTKHNK 35+, Nasrullah mengatakan desakan tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi nasional (rakornas) lebih dari 2.000 anggota GTKHNK 35+ di ICC Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (20/2) yang hadir dari seluruh penjuru tanah air.

Para guru ini hadir dalam kesempatan rakornas GTKHNK 35+ dengan menggunakan armada bis, pesawat dan ada juga kapal. Bahkan dari Wajo, Sulawesi Selatan ini hadir didampingi oleh salah seorang anggota dewan daerah.

Begitu juga dari Babel, sebutan Bangka Belitung. Dukungan dari pemerintah daerah pun terus bertambah untuk mendukung GTKHNK 35+ ini.

Dalam rakornas tersebut seluruh GTKHNK 35+ yang hadir, secara serentak mendeklarasikan tuntutan mereka.

Acara rakornas pada tanggal 20 Februari tersebut dimulai pukul 08.00 hingga pukul 17.00. Mereka mengikuti kegiatan tersebut tanpa ada tindakan anarkis apapun.

Cerita suka duka para honorer dari sabang sampai merauke mewarnai kegiatan rakornas. Bahkan ada penampilan puisi sebagai luapan ekspresi duka lara guru honorer dari kab Wajo. Disusul cerita seorang tenaga kependidikan dari Garut yang sudah mengabdi selama 40 tahun dengan honor hanya Rp 250 ribu.

Dari Kabupaten Ponorogo yang diwakili oleh Muhadi, salah seorang tenaga kependidikan yang sudah 15 tahun menjadi honorer di salah satu SMA Negeri di Ponorogo menyampaikan dihadapan seluruh peserta rakornas GTKHNK 35+, bahwa duka lara honorer harus mendapat penghargaan dari Pemerintah dengan mengangkat Honorer 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes. Sebab, dedikasi nyata para honorer selama bertahun- tahun tidak perlu dites.

Hadir pula dari Kabupaten Ponorogo yang mengirim perwakilan rakornas GTKHNK 35+ mulai dari Dikdas, Dikdasmen dan Dikmen. Ketua GTKHNK 35+ Kabupaten Ponorogo, Aris menyampaikan, bahwa yang berangkat ini sudah mengantongi dukungan dan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kab Ponorogo.

"Kami berangkat perwakilan Dikdas, Dikdasmen juga Dikmen, dengan menggunakan bus yang berisi 50 orang," pungkas Aris. (*)