LPK Pasopati Nusantara Soroti Mafia Tanah Desa Sukorejo Sidoarjo

LPK Pasopati Nusantara Soroti Mafia Tanah Desa Sukorejo Sidoarjo

Bukti Surat Penyataan Fachrur Rozi

Reporter : Indra Gunawan

Sidoarjo – Prorakyat.co | Mafia pertanahan  marak terjadi dan semakin meresahkan masyarakat, LPK Pasopati Nusantara sebagai lembaga swadaya masyarakat menyoroti kasus mafia tanah yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Buduran Sidoarjo.

Wakil Ketua LPK Pasopati Nusantara  Rony menyoroti Kasus mafia tanah yang ada di Desa Sukorejo melibatkan oknum bernama Fachrur Rozi yang menjual tanah hibah yang sudah di sepakati oleh perangkat desa .

Lebih lanjut Rony mengatakan akan terus mengawal kasus ini jika memang dirasa nanti kita bersama korban melaporkan kasus ini ke Polresta Sidoarjo, kita akan kumpulkan bukti-bukti

“ Sesuai laporan keluarga Alfiyah kepada kami, diduga Fachrur Rozi  telah mengalihkan tanah hibah yang sudah di sepakati pemerintah desa beserta RT RW, oleh saudara Fachrur Rozi di alih tangan kepada pihak lain “ beber Rony saat ditemui oleh wartawan prorakyat di kantornya, Rabu,( 12/2/2020)

Lebih lanjut, Rony  di  kita punya bukti surat pernyataan dari saudara Fachrur Rozi yang telah menghibahkan tanahnya kepada Alfiyah untuk di buat jalan, dan itu di ketahui oleh mantan kades Sukorejo.

Sementara Alfiyah , menceritakan tanah yang dihibahkan oleh Fachrur Rozi sekarang tidak diakui olehnya, Surat pernyataan yang di buat oleh Fachrur Rpzi pada tanggal 26 Oktober 2016 silam sekarang di ingkari.

Dalam surat pernyataan jelas disebutkan yang bertanda tangan Fachrur Rozi alamat Jalan Sukorejo RT. 06 RW. 002 Desa Sukorejo Kecamatan Buduran Sidoarjo dengan ini menyatakan sebenar-benarnya/sesungguhnya bahwa saya melepas  tanah seluas 330 M2 terletak diwilayah Desa Sukorejo RT. 06 RW 002 nomor setifikat hak milik : M.15 /Sukorejo atas nama Drs. H. Fachrur Rozi sebagian dari luas tanah keseluruhan tersebut diatas untuk dipergunakan sebagai fasilita umu (jalan) kepada Ibu Alfiyah.

“sudah jelas dia yang buat surat pernyataan sendiri dan di saksikan oleh beberapa saksi, RT RW sampai Kepala Desa yang lama juga tanda tangan, sekarang dia menginkari sendiri “ ujar Alifah.

Merasa di rugikan Alfiyah pun melaporkan kasus sengketa tanah  hibah ini kepada pemerintah desa, supaya kasus ini bisa diselesaikan.

" Bahwa setelah terbitnya surat pernyataan hibah, tiba tiba surat tanah tersebut telah beralih nama dan di kuasai orang lain, saya sudah mengadu ke Pemdes Sukorejo, karena perangkat Pemdes ikut serta menanda tangani hibah tanah, akan tetapi tanggapan Pemdes tidak mampu menyelesaikan perkara ini." ujar Alfiyah.

Lebih miris lagi, mereka para pembeli kavling yang telah terlanjur membangun bangunan rumah permanen di beberapa bidang di blok tanah tersebut, yang surat tanahnya telah dibeli dan dikuasai orang lain, yang tak lain adalah tetangganya sendiri.

Terkait hal ini Alfiyah didampingi Rony dari Lembaga Perlindungan Konsunen Pasopati Nusantara dan menegaskan, Terkait hal ini bukan keluarga Afiyah saja yang dirugikan, mereka (rumah sekitar Alfiyah) yang terlanjur membangun bangunan rumah di kavling bodong juga ikut dirugikan, karena mereka membeli tanpa ada surat tanah yang sah, dan siapa saja yang ikut serta membantu dan melindungi mafia tanah, yang telah merugikan akan diproses secara hokum.

Sekedar di ketahui, berdasarkan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si pemberi hibah, semasa hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna ke[erluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Dengan terang, Rony menjelaskan, selain itu si pemberi hibah, berdasarkan Pasal 1668 KUHper, tidak boleh  memperjanjikan bahwa pemberi hibah tetap mempunyai kuasa untukmenjual barang hibah tersebut atau memberikannya kepada orang lain.

Melihat ketentuan pasal tersebut, dapat kita lihat bahwa setelah hibah dilakukan, pemberi hibah tidak mempunyai hak lagi untuk memindahkan kepemilikan barang hibah kepada orang lain. Oleh karena itu, sebenarnya penjual tidak berhak untuk menjual sebagian tanah yang telah dihibahkannya tersebut. Pungkas Rony.