Kepala Dinas PMD Magetan : Jangan Ada Kasus Penyelewengan Dana Desa Lagi Di Magetan

Kepala Dinas PMD Magetan : Jangan Ada Kasus Penyelewengan Dana Desa Lagi Di Magetan

Kepala Dinas PMD Magetan Eko Muryanto

Magetan -Prorakyat.co | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Eko Muryanto menyayangkan dengan adanya kejadian Penyelewengan Dana Desa yang terjadi di Desa Baleasri.

Eko Muryanto mengatakan cukup prihatin dengan kejadian di Desa Baleasri karena sebelumnya juga terjadi di Desa Sempol tidak terjadi di desa lain di Magetan.

“Ini tentunya jadi pembelajaran buat kita semua untuk terus berbenah khususnya dalam pengelolaan keuangan desa,”jelasnya.

Lanjut Eko, kami menghormati langkah-langkah yang dijalankan Kejaksaan termasuk juga kita harus hormati  adanya  azas praduga tak bersalah.

“Langkah-langkah yang telah kami lakukan dalam hal kasus Desa Baleasri :

1). Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan lebih mengedepankan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan. 2). Melalukan monev dan pembinaan kepada desa terkait tata kelola pemerintahan yang baik. 3). Memastikan bahwa pelayanan masyarakat di Desa Baleasri tidak terganggu dengan proses ini dan. 4). Mengintensifkan peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan desa,”ucap Eko.

Ditanya soal harapnya agar tidak terjadi seperti Desa Sempol dan Desa Baleasri di desa yang ada di Kabupaten Magetan, langkah apa yang akan dilakukan PMD Magetan kedepanya.

“Setelah terjadi di Desa Sempol dan dan Desa Baleasri kami ketepan akan melakukan : Mengoptimalkan komunikasi efektif antara Pemdes, Camat, PMD dan Inspektorat. Mengadakan koordinasi dengan Inspektorat untuk bersama – sama melakukan monev. Melakukan pembinaan terhadap tata kelola keuangan desa dan Pembinaan Aparatur Pemdes,”pungkas Eko.

Ditambahkan, Kepala Inspektorat Mey Sugihartini SH mengatakan, tentu tugas selaku APIP kita tidak akan berhenti. Lanjutnya, APIP akan terus melakukan pembinaan kepada  desa desa, mengawal dan mendorong kepada kepala desa untuk membangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi.

“Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa dengan harapan tidak akan muncul lagi kadus Sempol dan Baleasri,” pungkas Mey.