Ormas KORAK Endus Dugaan Korupsi Dana SPPD Pemilu 2019

Ormas KORAK Endus Dugaan Korupsi Dana SPPD Pemilu 2019

Imam

SURABAYA, Prorakyat.co - Kabar kurang sedap mengenai Bawaslu Surabaya terus berkelanjutan. Sebelumnya beredar screenshoot (tangkapan layar) mengenai percakapan permintaan uang, kali ini dugaan pencairan anggaran dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Panwascam tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Bendahara Bawaslu Kota Surabaya yang tidak sampai ke Ad Hoc Panwascam Pakal.

Informasi dari sumber yang didapat, bahwa dana tambahan SPPD Pemilu 2019 sebesar Rp 25 juta yang seharusnya diambil oleh ketua Panwascam Pakal, akan tetapi sudah diambil oleh Bendahara Panwascam. Ironisnya dana tersebut diberikan langsung oleh Bendahara Bawaslu Surabaya tanpa pengetahuan Ketua Panwascam Pakal.

"Uang SPPD itu adalah uang dana tambahan yang diajukan oleh Panwascam Pakal, dan seharusnya pengambilan dana tersebut harus sepengetahuan ketua Panwascam. Nyatanya, Ketua Panwascam tidak tahu jika ada pengambilan uang SPPD itu," kata Imam, Senin (13/1/2020) di kantor Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK) Surabaya.

Lebih lanjut Imam mengatakan, kalau dana tersebut merupakan pengajuan yang dilakukan untuk penambahan perjalanan dinas, yang nanti akan dibagikan kepada Panwascam dan PPL yang dapat tugas. Tapi sampai sekarang belum juga diberikan oleh Bendahara Panwascam Pakal, Teguh.

Sekretaris Ormas KORAK Sueb berjanji akan menindaklanjuti laporan yang masuk ini. Jika memang dirasa ada tindak pidana, maka pihaknya akan melaporkan ke pihak terkait, tentunya LBH KORAK yang akan menjadi kuasa hukumnya.

"Pokoknya kita akan tidaklanjuti pelaporan ini. Akan kita kaji dari segi hukumnya dengan LBH KORAK, jika dirasa ada tindak pidana maka kita akan laporkan," bebernya.

Lebih lanjut Sueb mengatakan akan konfirmasi ke Bawaslu terkait dana SPPD yang belum sampai ke Panwascam. (*)