Fifgroup Tuban Menangkan 29 Gugatan Sederhana Kredit Macet

Fifgroup Tuban Menangkan 29 Gugatan Sederhana Kredit Macet

Dari kiri, Avd. Minarto, SH, Adv.Agus Suryono, SH, Adv. Rouli Dame Marbun, SH, Adv.Komarudin, Adv. Parlindungan Sitorus, SH dan Adv. Nidya Verawati Sondang Tambunan di negri atas awan

Reporter : R.Dame Marbun, SH

TUBAN – PRORAKYAT.CO

Kasus kredit macet yang dirasakan perusahaan pembiayaan belakangan ini semakin menjamur. Mendapati kebiasaan buruk ini, akhirnya Fifgroup Tuban menempuh terobosan baru dengan cara menggugat para debitur nakal di Pengadilan Negeri Tuban. Dari 29 gugatan sederhana wanprestasi yang diajukan semuanya dimenangkan oleh Fifgroup Tuban. 

Dikonfrimasi Kuasa Hukum Fifgroup Tuban Parlindungan Sitorus, SH menerangkan, bahwa dari 29 perkara kredit macet yang diajukan terdapat 8 perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Debitur yang masih memiliki kendaraan kreditan mengembalikan unitnya ke Fifgrup Tuban.

 “Dari 29 putusan yang kami menangkan ada 8 perkara yang mengembalikan kendaraan namun sisanya membandel dan telah kami laporkan ke Polres Tuban,” kata Parlindungan Sitorus, SH didampingi Minarto,SH dan Rouli Dame  Marbun, SH kepada Pro Rakyat, Rabu (8/01/2020).

 Menurut Parlin, pihaknya terlebih dahulu menyampaikan panggilan mediasi atas pelaksanaan putusan tersebut. Namun, setelah proses mediasi beberapa debibur nakal diketahui telah menjual kendaraan. Mendapati fakta tersebut, Fifgroup Tuban melaporkan perkara tersebut ke Polres Tuban.

 “Saat ini debitur nakal yang diduga telah menjual kendaraan kreditan dan telah kami laporkankan ke Polres Tuban dan telah naik menjadi penyidikan tinggal menunggu penetapan tersangka,” ungkap Parlind.

 Lebih lanjut Parlin menegaskan, modus yang digunakan debitur nakal adalah dengan tidak mau angsuran alias ngemplang.

 “Modusnya sengaja dirancang menggunakan perusahaan pembiayaan untuk membeli kendaraan. Lalu kendaraan kreditan ini dijual, kalau ditagih mereka melakukan perlawanan, “ paparnya.

 “Kebiasaan buruk ini tidak boleh dibiarkan. Perlu ditempuh langkah hukum, dan para penegak hukum harus tegas memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha,” tambahnya.

 Editor : Minarto,SH