Dituding Lakukan Pungli Persiapan PTSL, Ini Penjelasan Kades Kesamben Wetan

Dituding Lakukan Pungli Persiapan PTSL, Ini Penjelasan Kades Kesamben Wetan

Kades Kesamben Wetan dan Sulami di kantor Desa Kesamben Wetan

Gresik - Kepala Desa Kesamben Wetan, Husnul Khuluq memanggil sejumlah pihak terkait adanya tudingan pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dialamatkan di desa yang dipimpinnya, pada Jumat 5 Agustus 2022. Dalam informasi yang beredar, panitia PTSL dituding menarik biaya mutasi hingga Rp 8 juta per bidang.

Dalam penegasannya, Husnul Khuluq menyatakan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar. Menurutnya, tidak ada biaya mutasi dalam program PTSL yang dibebankan kepada warga sebagaimana informasi yang ditulis oleh salah satu media online.

"Setelah kami mengklarifikasi ke pihak terkait, tidak biaya sebesar itu yang dibebankan kepada warga. Informasi itu tidak benar," kata Khuluq.

Dijelaskan Khuluq, Pemohon PTSL hanya dikenakan biaya Rp 500 ribu untuk tiap bidang. Biaya tersebut sah dan bukan merupakan pungutan liar atau pungli. Acuannya ialah Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik nomor 16 tahun 2022 tentang Pembiayaan Persiapan PTSL di Kabupaten Gresik, yang diterbitkan pada 31 Maret 2022.

Dalam Perbup nomor 16 tahun 2022 dalam Bab IV Pasal 4 ayat 1, disebutkan bahwa pembiayaan Persiapan PTSL dibebankan pada masyarakat pemohon PTSL. Pembiayaan Persiapan PTSL tersebut digunakan untuk kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, dan kegiatan operasional petugas.

Kemudian pada Pasal 9 ayat 1 menyebutkan, besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp 150.000 untuk setiap bidang. Itu dijelaskan lagi dalam Ayat (2) yang menyebutkan bahwa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan dan pajak Penghasilan.

Dijelaskan Khuluq, dalam hal ada tambahan biaya hingga total mencapai Rp 500 ribu dari seharusnya Rp 150 ribu, maka itu dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1). Isinya ialah Dalam hal terdapat

  1. Jumlah patok batas tanah atau materai yang dbutuhkan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 atau
  2. Terdapat kebutuhan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 8 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka panitia pelaksana PTSL pemohon dapat menetapkan tambahan biaya persiapan PTSL berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Panitia Pelaksana Pemohon PTSL yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya.

Dijelaskan lagi pada ayat (2) bahwa Tambahan biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp. 350.000. Dan ayat (3) menyebutkan bahwa tambahan biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pelaksana PTSL dan bukan merupakan retribusi dan/atau pungutan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan.

Menurut Khuluq, bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tidak memahami atau tidak update tentang biaya Persiapan PTSL, sehingga menuding ada pungutan liar. Karena itu, diapun mengundang Sulami, salah satu warga Desa Kesamben Wetan yang fotonya dicantumkan di salah satu media online yang menulis tentang biaya Persiapan PTSL disebut sebagai pungli.

Foto sulami sebelumnya terpampang di salah satu media yang menyebut adanya dugaan pungli di Desa Kesamben Wetan, kemudian diganti oleh redaksi media online tersebut.

Kepada Kades Kesamben Wetan, Sulami merasa ditipu oleh Yoyok, tetangganya. Saat itu, kata Sulami, dirinya diminta tandatangan karena akan didata tentang Pileg (pemilihan legislatif). Namun, kenyataannya, data yang diminta Yoyok terkait PTSL. Untuk itulah, Sulami memilih opsi akan membawa ke jalur hukum.

Sebab, Sulami pun kaget, ada pemberitaan di media yang memasang foto dirinya saat tandatangan tanpa ada izin meski telah diganti oleh Redaksi media tersebut. (dik)