Sudah 5 Tahun, Penegakan Hukum Terhadap Galian C Diduga Ilegal Jalan Di Tempat

Sudah 5 Tahun, Penegakan Hukum Terhadap Galian C Diduga Ilegal Jalan Di Tempat

Situbondo– Perjuangan Didik Martono untuk mendukung Pemerintah dan penegak hukum dalam memberantas adanya galian c atau pertambangan tanpa izin (PETI) terus membara. Pria yang saat ini sebagai Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) DPD Situbondo ini tak kenal lelah untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat adanya aktivitas tambang illegal di wilayah Situbondo.

Selain itu, potensi pendapatan negara yang hilang akibat adanya aktivitas usaha galian c illegal ingin dicegah oleh DPD LIRA Situbondo. Hanya saja, perjuangan Didik Martono membantu Pemerintah khususnya Kepolisian seakan bertepuk sebelah tangan manakala ada pembiaran terhadap usaha tambang yang beroperasi tanpa disertai dokumen izin lengkap.

Didik Martono bukannya diam, sejak tahun 2017 silam, dia menyampaikan pengaduan masyarakat (dumas) ke Polres Situbondo terkait adanya aktivitas galian c diduga illegal ini. Bahkan, dumas ke Polda Jawa Timur juga disampaikannya. Tapi sekerap itu juga laporan Didik hanya mendapat respons normatif dari penegak hukum.

Lokasi usaha galian c diduga illegal yang dilaporkan DPD LIRA Situbondo ke Polres Situbondo maupun ke Polda Jawa Timur berada di Watu Lungguh, Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Di lokasi tersebut, aktivitas galian c diduga illegal hingga saat ini masih tetap beroperasional. Satu unit excavator dan beberapa dump truk tampak bebas menjalankan aktivitasnya meski dinilai tidak mengantongi izin pertambangan lengkap.

Menurut keterangan Didik Martono, pengelola galian c tersebut ialah PT Arya Radja Rahardja. Didik mengakui, terkait laporannya ke Polres Situbondo, dirinya sudah dimintai keterangan. Namun, permintaan keterangan itu disinyalir hanya normatif saja tanpa ada penegakan hukum lebih lanjut.

“Buktinya, hingga 20 Oktober 2021, tambang di Watu Lungguh masih beroperasional. Artinya, lahan galian c masih berlangusng. Para Terduga masih melanjutkan usahanya dengan mengeksplor alam tanpa ada dokumen perizinan resmi,” ujar Didik singkat, Sabtu (23/10/2021).

Dijelaskan Didik Martono, DPD LIRA Situbondo sudah mengumpulkan data dan keterangan termasuk langsung ke lokasi untuk mengecek adanya tambang illegal yang banyak meresahkan masyarakat sekitarnya. Dari data yang dihimpun DPD LIRA Situbondo, material galian c tersebut  selain dipasok untuk material urug area proyek perumahan, juga diduga dipasok ke proyek Pemerintah (tanggul).

“Kami sudah menyampaian pengaduan ke Polres Situbodno sejak tahun 2017. Harapan kami, tidak hanya pelaku galian c diduga illegal yang diproses hukum, tapi juga penerima material juga diproses sesuai Undang Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang, dan Undang Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” jelas Didik.

“Kami menduga, operasional pertambangan PT Arya Radja Rahardja tidak berdasarkan izin lengkap, dan hanya mengantongi dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, yakni izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, dan belum mengantongi IUP Operasi Produksi. Penambangan tanpa IUP Operasi Produksi diduga kuat termasuk penambangan illegal,” tegas Didik, Bupati DPD LIRA Situbondo.

Belum adanya izin tambang lengkap yang dimiliki oleh PT Arya Radja Rahardja diperkuat oleh pernyataan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang diwakili oleh Kabid Pajak, Lutfi Zakaria. Lutfi menegaskan bahwa pertambangan di Watu Lungguh, Desa Kotakan, tidak memiliki izin alias ilegal. Sebab, BPPKAD tidak pernah menerima pungutan pajak dari aktivitas tambang PT Arya Radja Rahardja di Watu Lungguh.

“Dengan demikian, pemangkasan tanah bukit di Watu Lungguh tersebut tidak terdaftar dalam peta minerba one map Indonesia. Kami akan tolak, dan kami akan mengadukan ke Mabes Polri,” tegas Didik Martono. (rif)