Usaha Galian C di Mojokerto, Antara Cuan dan Bahaya Lingkungan

Usaha Galian C di Mojokerto, Antara Cuan dan Bahaya Lingkungan

Aktivitas usaha galian c di Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto

Prorakyat.co – Aktivitas galian c di Kabupaten Mojokerto pernah ditertibkan oleh Polres Mojokerto pada awal April 2020. Bahkan, seorang pelaku usaha galian c diduga ilegal bernama Yusak (41 tahun) dijadikan tersangka penambangan diduga ilegal.

Tiap hari, Yusak disebut menghasilkan cuan sebesar Rp 4,5 juta hingga Rp 12 juta dari usaha galian c yang dikelolanya di Dusun Jaringansari, Desa Karangdieng, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Dia diduga melanggar UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Selain Yusak, Pouhan Sugiarto juga tak luput dari penertiban galian c. Meski usaha galian c yang ditekuninya berizin, namun dia tetap dijadikan tersangka karena dinilai melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba.

Di Pengadilan Negeri Mojokerto, Pouhan selaku pemilik CV Sumber Rejeki dinilai terbukti bersalah dan divonis selama 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan. Vonis bersalah tersebut dijatuhkan karena Pouhan melakukan pengerukan bebatuan keluar dari titik koordinat perizinan sekitar 2-3 meter di bantaran Sungai Dusun Selomalang, Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.

Terbaru ialah usaha galian c di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, yang disegel oleh Satpol PP Kabupaten Mojokerto pada awal Juli 2021. Penyegalan ini disebabkan pemilik usaha galian C tersebut menunggak pajak dari tahun 2020 dengan total sebesar Rp 1,2 miliar.

Kasatpol PP Kabupaten Mojokerto, Noerhono menjelaskan, tunggakan pajak sebesar Rp 1,2 miliar itu dari usaha galian c seluas 5 hektar. Pemilik usaha telah melanggar Perda Kabupaten Mojokerto nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah s.t.d.d Perda nomor 1 Tahun 2018.

Meski telah beberapa kali ditertibkan, namun masih ada pelaku usaha galian c diduga illegal yang nekad beroperasi. Setidaknya hal itu didapat dari banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk ke LSM Generasi Muda Peduli Aspirasi Masyarakat (GEMPAR).

Setelah menerima pengaduan masyarakat, Tim GEMPAR langsung meninjau lokasi seperti yang disebut dalam pengaduan masyarakat. Aris Gunawan selaku Ketua Umum GEMPAR mengatakan, maraknya galian c diduga illegal yang buka lagi di Kabupaten Mojokerto menandakan absennya penegakan hukum dan patroli rutin disamping hukuman ringan yang sering diterima pelaku usaha galian c illegal.

“Setelah kami tinjau lokasi pada 6 Juli 2021, terdapat 3 titik galian c diduga illegal yang masih beraktivitas, yakni di Dusun Tunggulmoro, Desa Kutoporong, dan di Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Satu lagi ada di Desa Kepuhpandak, Kecamatan Kutorejo, Kab. Mojokerto. Masyarakat pastinya tidak akan berani buka galian diduga illegal jika aparat rutin patroli, dan penegak hukum memutuskan hukuman maksimal terhadap pelaku usaha galian c yang terbukti tidak berizin,” kata Aris Gunawan, Selasa (20/7/2021).

Dump truk sedang mengangkut material galian c diduga ilegal di Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto

Tim GEMPAR bersama dengan Prorakyat.co menyusuri lokasi galian c yang diduga illegal di 2 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Di sepanjang perjalanan, Tim menjumpai ekskavator yang digunakan penambang untuk mengeruk tanah dan pasir, kemudian dimuat ke dump truk.

Selain itu, di sepanjang perjalanan ditemukan beberapa lokasi bekas galian c yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya reklamasi. Lubang bekas tambang itu diperkirakan sedalam 20 meter lebih. Kondisi itu mengundang keprihatinan dari GEMPAR.

Dikatakan Aris, selain berpotensi memakan korban jiwa terutama anak-anak, lubang bekas tambang itu berdampak buruk bagi kondisi tanah dan ekosistem. Jika lubang itu disebabkan oleh tambang illegal, semestinya, lanjut Aris, penegak hukum turun tangan menindak pelaku.

“Jika digali secara illegal, berarti lubang tambang itu alat bukti kejahatan atau tempat kejadian perkara. Harusnya mudah bagi penegak hukum untuk menindak pelaku. Dalam kerusakan lingkungan ini, Pemerintah jangan abai. Ini sudah kejahatan lingkungan luar biasa. Apalagi, disana tidak dipasang papan penanda bahaya,” tegas Aris.

Berbeda hal jika lubang tambang itu dibuat oleh perusahaan atau perorangan yang memiliki izin usaha, maka Pemda harus tegas menindaknya melalui pencabutan izin. Menurut Aris, hal ini sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang, yang menyebutkan perusahaan harus menutup lubang bekas tambang paling lambat 30 hari setelah tidak ada kegitan pertambangan.

Aturan lainnya ialah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 4 tahun 2014, menyebutkan reklamasi bekas galian tambang sebagai upaya menata dan memulihkan kualitas lingkungan agar kembali berfungsi sesuai peruntukannya.

“Setiap perusahaan atau perorangan pemegang izin usaha pertambangan, baik bersifat umum atau khusus, wajib mereklamasi lahan yang mereka gali dalam setiap tahapan operasional. Terus lahan yang telah pulih harus mereka kembalikan ke penerbit izin,” jelas Aris.

“Selama ini, Pemda belum serius memaksa pelaku usaha melakukan reklamasi. Akibatnya, banyak lubang tambang dibiarkan menganga oleh pelakunya, meski mereka secara hukum wajib mereklamasi bekas galian setelah dieksplorasi. Jika bukan pelakukan, Pemda yang harus mereklamasi karena saat urus izin, ada kewajiban perusahaan menyetor jaminan reklamasi berupa uang yang tertera dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 7 tahun 2014. Jika lubang tambang dibiarkan begitu saja, lalu hujan turun dan menggenanginya sehingga membentuk danau. Dan tak sedikit terjadi korban jiwa akibat tenggelam,” ujar Aris. (did)