Terduga Korban Penganiayaan oleh Oknum TNI AL dan Ibunya Mencari Keadilan Hukum

Terduga Korban Penganiayaan oleh Oknum TNI AL dan Ibunya Mencari Keadilan Hukum

Gambar menunjukkan luka dan lebam yang dialami Mt

Prorakyat.co – Seorang wanita berinisial Mt (55 tahun), asal Desa Kedungwonokerto, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo, diduga jadi korban penganiayaan yang dilakukan 2 orang wanita. Salah satu dari kedua wanita tersebut ialah oknum TNI AL berinisial PS. Satunya berinisial Ar. Keduanya merupakan ibu anak, yang bertempat tinggal di desa yang sama dengan Mt.

Dugaan penganiayaan itu terjadi di rumah Mt, di Desa Kedungwonokerto. Atas dugaan penganiyaan itu, Mt melaporkannya ke Polsek Prambon, dan diterbitkanlah laporan dengan nomor LP/99/XII/RES.1.6/2020/JATIM/RESTA SDA/SEK PRAMBON.

Informasi yang diterima Prorakyat.co, dari laporan tersebut, Ar yang merupakan unsur sipil dijadikan tersangka oleh Polsek Prambon. Sedangkan PS sudah dilaporkan ke Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), dan hingga kini belum ada kabar lanjutannya.

Sebaliknya, Mt juga dijadikan tersangka di Polres Sidoarjo atas laporan PS, dan kasusnya sudah p21 (berkas lengkap). Mt, yang mengaku sebagai korban penganiayaan merasa heran dengan kasus yang dihadapinya.

Menurutnya, dirinya dilaporkan atas dugaan penganiayaan ke Polres Sidoarjo. Padahal, saat peristiwa terjadi pada Minggu pagi (27/12/2020), dirinya hanya membela diri dan tidak sengaja mengeni celana PS hingga sobek. Malahan, Mt yang mengalami luka-luka dan lebam.

Hal ini didasari atas hasil visum dari RS Aminah Prambon, dari rekomendasi Polsek Prambon melalui surat dari Polsek Prambon no. pol B/25/XII/2020/Polsek tertanggal 27 Desember 2020 perihal permintaan visum et repertum luka yang ditujukan ke RS Aminah Prambon.

Di RS Aminah, Mt ditangani oleh dokter Purwanto. Tidak hanya divisum, Mt juga harus dirawat inap (opname) selama 3 hari terhitung sejak 27 Desember 2020. Hasil visum menyebutkan jika ibu Mistik mengalami beberapa tindak kekerasan, seperti luka memar pada dahi sebelah kiri, luka memar pada mulut, pada bagian bibir sebelah kiri, luka memar pada dada.

Keterangan Mt menyebutkan, setelah pulang dari opname RS Aminah, pada 30 Desember 2020, dia didampingi saudaranya melaporkan PS ke POMAL Pangkalan Utama TNI AL V. Setelah laporan diterima POMAL, dia pulang ke rumahnya, dan tiba pada pukul 21.30 WIB. 

Belum sempat masuk ke rumah, lanjut Mt, malam itu juga ada telpon dari anggota POMAL, yang meminta agar kembali hadir ke POMAL karena di POMAL ada PS dan Ar yang menunggu. Mt tidak bisa hadir karena saat itu sudah malam dan kondisinya capek.

Keesokan harinya pada 28 Desember 2020, Mt mendatangi POMAL. Disana dimediasi. Tapi tidak ada titik temu. Selang beberapa waktu, Mt kaget karena mendapat panggilan sebagai tersangka dari Polres Sidoarjo dengan nomor S.Pol/56/I/RES/2021/SATRESKRIM untuk menemui IPDA UTUN UTAMI/BRIPTU WENNY MAY (Penyidik/Pembantu) di Kantor PPA Satreskrim Polrestas Sidoarjo pada 28 Januari 2020 pukul 10.00 WIB. Dalam kasus ini, Polres Sidoarjo menjerat Mt dengan Pasal 352 KUHP.

Atas kasus yang dihadapinya ini, Mt merasa ada ketidakadilan. Dia harus menghadapi rangkaian proses penyidikan dengan cepat di Polres Sidoarjo dan statusnya sudah p21, sedangkan laporannya di Polsek Prambon masih berkutat pada tersangka, yakni Ar, dan hingga kini belum p21. Belum lagi laporannya ke POMAL dengan Terlapor ialah PS belum ada perkembangan.

“Sejak dilaporkan di POMAL hingga 4 bulan tidak ada perkembangan. Hingga memasuki bulan ke-6, para saksi dipanggil untuk diperiksa. Setelah itu, saat dimintai keterangan lagi, para saksi tidak mau lagi untuk bersaksi. Saksi ada yang diperiksa pada Jumat, 7 Mei 2021, ada pula yang diperiksa pada Senin, 10 Mei 2021,” jelas Mt.

Karena tidak puas dengan penanganan di Polsek Prambon, Mt berencana mengadu ke Propam Polda Jawa Timur dan Kompolnas RI, serta Ombudsman RI.

Mendapati itu, Ormas Generasi Muda Peduli Aspirasi Masyarakat (Gempar) siap mendampingi Mt. Hal ini ditegaskan Ketua Umum Ormas Gempar, Aris Gunawan. 

"Kami siap menyuarakan aspirasi masyarakat dikala mereka ingin mendapat hak-haknya sebagai warga negara. Seperti halnya Ibu Mt, dia ingin agar kasusnya bisa terang benderang dan ditangani secara profesional oleh penegak hukum tanpa ada tekanan dari pihak manapun," ujar Aris. (did)